NASIONALISME INDONESIA

NASIONALISME INDONESIA
(Merupakan kumpulan beberapa artikel dan tambahan penulis)

Sosio-Nasionalisme dan Berdikari

Soekarno telah merumuskan suatu gagasan mengenai nasionalisme yang layak diterapkan di Indonesia sejak ia muda. Gagasan beliau  dikenal dengan istilah sosio-nasionalisme. Dalam artikel yang ia tulis tahun 1932, Demokrasi-Politik dan Demokrasi Ekonomi, Soekarno menyinggung inti dari sosio-nasionalisme yang ia rumuskan;

“Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang tidak mencari gebyarnya atau kilaunya negeri keluar saja, tetapi haruslah mencari selamatnya manusia.. Nasionalisme kita haruslah lahir daripada ‘menselijkheid’.  Nasionalismeku adalah nasionalisme kemanusiaan, begitulah Gandhi berkata,

Nasionalisme kita, oleh karenanya, haruslah nasionalisme yang dengan perkataan baru yang kami sebut: sosio-nasionalisme. Dan demokrasi yang harus kita cita-citakan haruslah demokrasi yang kami sebutkan: sosio-demokrasi”.

Dalam uraian tersebut, jelaslah bahwasanya inti dari paham sosio-nasionalisme atau nasionalisme Indonesia yang digagas Soekarno haruslah nasionalisme yang bertujuan mencapai kebahagiaan umat manusia dan bukannya nasionalisme yang mengagung-agungkan negeri ini di kancah internasional saja. Maka dari itu, Soekarno menginginkan yang menjadi landasan nasionalisme Indonesia adalah kemanusiaan. Tampak adanya kesesuaian sosio-nasionalisme dengan paham humanisme, sehingga sesungguhnya kekhawatiran akan ideologi nasionalisme Soekarno yang akan mengarah pada fasisme tidak beralasan.

Soekarno meneguhkan kembali landasan nilai yang menjadi inti dari nasionalisme Indonesia, yakni kemanusiaan, dalam pernyataan berikut ini:

“Nasionalis yang sejati, yang cintanya pada tanah air itu bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka. Nasionalis yang bukan chauvinis, tidak boleh tidak, haruslah menolak segala paham pengecualian yang sempit budi itu. Nasionalis yang sejati yang nasionalismenya itu bukan semata-mata suatu copy atau tiruan dari nasionalisme Barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan, nasionalis yang menerima rasa nasionalismenya itu sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti. Baginya, maka rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas, dengan memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup.” (Soekarno, 1964).

Soekarno menegaskan bahwasanya nasionalisme Indonesia bukanlah nasionalisme yang berkarakter chauvinis seperti halnya nasionalisme yang digelorakan Nazi-Hitler atau Mussolini di Eropa. Hal ini ditegaskan kembali oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan BPUPKI, ketika ia menyatakan bahwa nasionalisme Indonesia harus hidup dalam ‘tamansari’nya internasionalisme.

Kelak gagasan nasionalisme Soekarno tersebut mengejawantah dalam konsep Berdiri di Atas Kaki Sendiri (Berdikari). Ketika berpidato dihadapan Sidang Umum IV MPRS pada tahun 1966, Soekarno menegaskan makna dari Berdikari;

“..bahwa berdikari tidak berarti mengurangi, melainkan memperluas kerja sama internasional, terutama antara semua negara yang baru merdeka. Yang ditolak oleh Berdikari adalah ketergantungan kepada imperialis, bukan kepada kerja sama yang sama derajat dan saling menguntungkan. Berdikari bukan saja tujuan, tetapi  yang tidak kurang pentingnya harus merupakan prinsip dari cara kita mencapai tujuan itu, prinsip untuk melaksanakan pembangunan dengan tidak menyandarkan diri kepada bantuan negara atau bangsa lain. Adalah jelas, bahwa tidak menyandarkan diri tidak berarti bahwa kita tidak mau kerja sama berdasarkan sama derajat dan saling menguntungkan.”

Jelaslah bahwa nasionalisme Indonesia yang digagas Soekarno bukanlah suatu ‘politik isolasi’, tetapi landasan bagi bangsa ini untuk mandiri. Dan dengan kemandirian itulah bangsa Indonesia akan melangkah lebih jauh dalam pergaulan internasional.

Bukan Nasionalisme Eropa

Satu hal yang juga penting adalah bahwa nasionalisme Indonesia tidaklah sama dengan nasionalisme yang lahir dan berkembang di Eropa. Dalam salah satu artikelnya yang berjudul ‘Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme’ (1926), Soekarno menguraikan karakter dari nasionalisme Eropa:

“Nasionalisme Eropa ialah suatu nasionalisme yang bersifat menyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi, dan nasionalisme semacam itu akhirnya pastilah binasa,”

Ya, bila ditelaah latarbelakang historisnya, memang perbedaan antara  nasionalisme Indonesia dengan nasionalisme Eropa sangat kentara. Kelahiran nasionalisme Indonesia berkorelasi dengan kondisi obyektif nusantara yang kala itu masih menjadi negara jajahan. Dan nasionalisme Indonesia atau sosio-nasionalisme muncul sebagai instrumen  perlawanan terhadap pihak kolonial. Jadi, dapat disimpulkan, kemunculan nasionalisme sebagai sebuah landasan perjuangan politik disebabkan oleh kondisi keterjajahan  bangsa Indonesia oleh pihak asing.

Dalam artian lain,  nasionalisme Indonesia dibutuhkan untuk menjadi ‘lem perekat’ bagi seluruh komponen bangsa dalam rangka  melepaskan diri dari genggaman penjajahan asing. Dapat dikatakan pula bahwa sosio-nasionalisme atau nasionalisme Indonesia  adalah nasionalisme yang lahir dari ‘rahim’ masyarakat jajahan. Masyarakat jajahan yang menderita karena penindasan kolonial.

Oleh sebab itu, nasionalisme yang timbul adalah nasionalisme yang anti penindasan dan anti penjajahan. Dengan sendirinya, nasionalisme yang berkembang  juga  merupakan nasionalisme yang ber-kemanusiaan, sebagaimana yang dikatakan Soekarno.

Hal ini sangat berbeda dengan nasionalisme yang lahir di Eropa. Sejarah kelahiran nasionalisme Eropa terkait erat dengan kepentingan kaum merkantilis-pedagang Eropa untuk mencari bahan baku di luar Eropa  bagi kepentingan ekonomi mereka. Semboyan Gold, Gospel dan Glory mencerminkan nafsu kolonial tersebut. Dalam pengertian lain, nasionalisme Eropa merupakan alat kaum merkantilis Eropa untuk memobilisasi dukungan gereja dan  rakyat bagi terlaksananya ekspansi kolonial ke luar benua Eropa.

Soekarno juga menegaskan bahwasanya nasionalisme Indonesia merupakan nasionalisme yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan borjuis atau pedagang seperti halnya nasionalisme Eropa. Karenanya, sosio-nasionalisme haruslah beriringan dengan pemberlakuan sistem ekonomi-politik yang memberi  ruang bagi rakyat kebanyakan (Marhaen) untuk mengontrol sumber-sumber ekonomi strategis yang akan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat.

Sistem semacam itu, yang oleh Soekarno disebut sebagai Sosio-Demokrasi, tidak boleh dipisahkan dari  sosio-nasionalisme sebagai faham kebangsaan Indonesia. Kedua konsep inilah (ditambah dengan faham Ketuhanan) yang kemudian diramu oleh Soekarno menjadi Marhaenisme.

Dan, lagi-lagi,  hal ini sangat bertentangan dengan nasionalisme Eropa yang memang lekat dengan kepentingan kaum merkantilis dan borjuis yang ingin melakukan kolonisasi ke luar Eopa serta secara perlahan menghancurkan tatanan feodal di Eropa. Muara dari kehancuran feodalisme tersebut adalah kemenangan  borjuasi Eropa, yang kemudian menjadi penindas baru bagi kaum rakyat kebanyakan atau proletariat.

Demikianlah inti dari faham nasionalisme ala Soekarno. Nasionalisme yang lahir dari ‘rahim’ negeri jajahan, dan masih akan relevan menjadi landasan perjuangan hingga kini, ketika bangsa ini masih menyandang status sebagai negeri ‘setengah jajahan’.

SOSIO NASIONALISME

Banyak orang sekarang ini, termasuk golongan kiri, melihat nasionalisme dalam satu wajah saja: chauvinis. Bagi mereka ini, nasionalisme tak lebih sebagai ekspresi ideologi borjuis. Karena itu, nasionalisme dalam segala manifestasinya akan selalu mengancam perjuangan klas pekerja.

Mereka juga beranggapan, nasionalisme sudah pasti berlawanan dengan semangat internasionalisme. Nasionalisme merayu klas pekerja untuk punya tanah-air. Loyalitas klas pekerja dipaksakan pada sebuah kebangsaan. Alhasil, kepentingan klas diringkus dalam bingkai “kepentingan nasional”.

Tetapi sebetulnya tidak sepenuhnya demikian. gerakan pembebasan nasional di negara-negara jajahan telah melahirkan nasionalisme dalam wajah lain: anti-kolonialisme, populis, demokratis, dan humanis.

Bung Karno juga punya konsep nasionalisme sendiri: sosio-nasionalisme. Namun, gara-gara jarang dibaca, apalagi dikaji secara mendalam dan intensif, maka ajaran sosio-nasionalisme ini kurang dikenal. Padahal, bagi saya, cita-cita sosio-nasionalisme ini justru sejalan dengan cita-cita sosialisme.

Dasar Teori Sosio-Nasionalisme

Ajaran sosio-nasionalisme mulai muncul tahun 1930-an. Pada saat itu, sudah muncul banyak gerakan nasionalis. Paling banyak adalah nasionalis radikal: Tjipto Mangkusumo, Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain.

Ada dua ajaran yang sangat berpengaruh pada kelahiran sosio-nasionalisme:

Pertama, ajaran nasionalisme  yang berkembang di Tiongkok dan India. Bung Karno banyak mempelajari ajaran nasionalisme yang berkembang di kedua negara tersebut. Kita tahu, ajaran nasionalisme di kedua negara itu sangat progressif, anti-kolonialisme, dan humanistik.

kita tentu sering mendengar kata-kata Mahatma Gandhi: My nationalism is humanity. Bagi Gandhi, menjadi patriotik nasionalis adalah karena kita manusia dan mencintai kemanusiaan.

Gandhi mengajarkan bentuk nasionalisme yang lain: nasionalisme yang hendak mengorganisir bangsa-bangsa untuk hidup sederajat dan berdampingan dengan bangsa-bangsa lain. Kata Gandi, jalan nasionalisme India bukanlah  melayani kepicikan, egoisme, kebangsaan sempit, dan chauvinis. Sebaliknya, nasionalisme India hendak melayani kemanusiaan.

Kita juga mengenal nasionalis progressif dari dataran Tiongkok, Sun Yat Sen. Ajarannya sangat terkenal: San-min Chu-i (tiga prinsip Rakyat), yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Di tangan Sun Yan Set, cita-cita nasional Tiongkok hendak menggabungkan tiga ajaran besar itu.

Kedua, ajaran marxisme. Bung Karno sangat terpengaruhi oleh marxisme. Ia bahkan mengaku sebagai seorang marxis. Bagi Soekarno, marxisme merupakan teori paling kompeten dalam memecahkan soal-soal sejarah, politik, dan kemasyarakat.

Bung Karno sendiri pernah bilang, “Marxisme itulah yang membuat saya punya nasionalisme berlainan dengan nasionalismenya nasionalis Indonesia yang lain, dan Marxisme itulahyang membuat saya dari dulu benci fasisme.”

Marxisme mempengaruhi analisa Bung Karno soal kolonialisme. Ia tak melihat kolonialisme dari aspek rasialis: Suku, Agama, dan Ras. Karena itu, nasionalisme Soekarno, karena dipengaruhi oleh marxisme, tak punya kecenderungan sedikit pun untuk rasialis dan fasistik.

Bung Karno melihat kolonialisme, juga imperialisme, sebagai bentuk-bentuk akumulasi dari kapitalisme. Dalam pidato pembelaannya, Indonesia Menggugat, ia mengatakan, nafsu akumulasi kapitalisme telah mendorongnya merampas negeri-negeri lain dan mengubahnya menjadi jajahan; dan dari situ mereka mengambil bekal industri, mendorong daerah-daerah pasar bagi hasil industrinya, dan menciptakan lapangan baru bagi bergeraknya modal mereka.

Namun, marxisme mempengaruhi Bung Karno sangat jauh. Ia menyadari, menghilangkan kolonialisme tanpa menghilangkan kapitalisme sama saja dengan omong-kosong. Itu sama dengan anekdok: keluar dari mulut singa, masuk ke mulut buaya.

Karena itu, perjuangan pokok bangsa Indonesia tidaklah sekedar anti-kolonialisme, tetapi harus mengarah pada anti-kapitalisme. Ia tak hanya melawan kapitalisme bangsa lain, tetapi juga harus mencegah kapitalisme bangsa sendiri.

Nasionalisme eropa dan Indonesia

Bung Karno membedakan antara nasionalisme eropa dan dunia timur (jajahan). Bagi Bung Karno, nasionalisme eropa adalah suatu nasionalisme yang bersifat serang-menyerang, suatu nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, suatu nasionalisme perdagangan yang untung atau rugi.

Kenapa bisa begitu? Sebab, nasionalisme eropa memang digerakkan oleh nafsu kapitalisme. Karl Marx dalam Manifesto Komunis (1848) menjelaskan, “Kebutuhan akan pasar yang senantiasa meluas untuk barang-barang hasilnya mengejar borjuasi ke seluruh muka bumi. Ia harus bersarang di mana-mana, bertempat di mana-mana, mengadakan hubungan-hubungan di mana-mana.”

Bagi borjuis di eropa, negara nasional tak lain sebagai peralatan mereka untuk menopang proses akumulasi, yaitu perluasan pasar, pencarian bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pencarian sirkuit baru bagi akumulasi kapital.

Namun, berbeda halnya dengan nasionalisme di dunia timur (jajahan). Nasionalisme di timur lahir karena eksploitasi kolonial. Dengan demikian, mereka menentang segala bentuk kolonialisme. Nasionalisme di timur banyak digerakkan ide-ide progressif: demokrasi, humanisme, dan sosialisme.

Soekarno sangat mengakui hal itu. Ia bilang, “Nasionalisme di dunia Timur itu lantas ‘berkawinlah’ dengan Marxisme itu, menjadi satu nasionalisme baru, satu ilmu baru, satu itikad baru, satu senjata perjuangan yang baru, satu sikap hidup yang baru. Nasionalisme-baru inilah yang kini hidup di kalangan Rakyat Marhaen Indonesia.”

Esensi Sosio-Nasionalisme

Bung Karno mendefenisikan sosio-nasionalisme sebagai nasionalisme massa-rakyat, yaitu nasionalisme yang mencari selamatnya massa-rakyat.

Bung Karno mengatakan, cita-cita sosio-nasionalisme adalah memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat yang kini pincang itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada lagi kaum tertindas, tidak ada kaum yang celaka, dan tidak ada lagi kaum yang papa-sengsara.

Karena itu, kata Bung Karno, sosio-nasionalisme adalah nasionalisme kaum marhaen. Dengan demikian, sosio-nasionalisme menentang borjuisme dan keningratan. Inilah tipe nasionalisme yang menghendaki “masyarakat tanpa klas”.

Sebagai konsekuensinya, sosio-nasionalisme menganggap kemerdekaan nasional bukan sebagai tujuan akhir. Bung Karno berulang-kali menyatakan kemerdekaan hanya sebagai “jembatan emas” menuju cita-cita yang lebih tinggi.

Dalam tulisannya, “Mencapai Indonesia Merdeka”, yang diterbitkan pada tahun 1933, Bung Karno menegaskan bahwa tujuan pergerakan nasional kita mestilah mengarah pada pencapaian masyarakat adil dan sempurna, yang di dalamnya tidak ada lagi penghisapan. Berarti, tidak boleh ada imperialisme dan kapitalisme.

Nah, supaya kemerdekaan politik itu tidak disabotase oleh imperialisme, ataupun oleh kaum borjuis dan feodal di dalam negeri, maka kekuasaan politik indonesia pasca merdeka haruslah dipegang oleh kaum marhaen atau massa-rakyat Indonesia. Inilah esensi dari sosio-demokrasi (Kita akan membahasnya di artikel lain).

Bung Karno kuat-kuat berpesan, “dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis atau ningrat yang memakan nangkanya.”

Karena sosio-nasionalisme bervisi “social conscience of man” (budi nurani sosial manusia), maka semangat sosio-nasionalisme adalah internasionalisme. Dalam pidato 1 Juni 1945—lahirnya Pancasila, Soekarno menjelaskan hubungan dialektik antara nasionalisme Indonesia dan internasionalisme: Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.

Dengan demikian, sosio-nasionalisme bisa disederhanakan sebagai berikut: (1) sosio-nasionalisme merupakan ajaran politik yang memperjuangkan masyarakat tanpa klas alias masyarakat adil dan makmur. (2) sosio-nasionalisme memberi kerangka pada revolusi Indonesia agar tak berhenti pada revolusi nasional semata, tetapi harus berlanjut pada transisi menuju sosialisme. (3) Sosio-nasionalisme meletakkan semangat kebangsaan negeri terjajah berjalan seiring dengan cita-cita internasionalisme.

NASIONALISME DEWASA INI

Jika ditanyakan kepada semua partai politik, apakah mereka berhaluan nasionalis dan memperjuangkan nasionalisme Indonesia itu? Maka mereka pasti menjawab: ya, kami nasionalis tulen, yang menempatkan nasionalisme itu sebagai aras perjuangan partai kami. Bahkan, partai yang mengedepankan agama pun, jika ditanya soal nasionalisme, maka mereka akan segera menjawab: kami nasionalis-religius.

Akan tetapi, kendati ada banyak partai politik yang berhaluan nasionalis, mengaku menempatkan nasionalisme sebagai aras perjuangan politiknya, tetapi tetap saja kekayaan alam kita yang melimpah bisa diangkut dengan mudah oleh perusahaan-perusahaan asing ke negeri asalnya. Meskipun banyak partai yang mengaku nasionalis, baik yang terang-terangan nasionalis maupun yang nasionalis religius, tetapi kondisi rakyat Indonesia sangat miskin dan sengsara.

Apa pula hubungannya antara nasionalisme Indonesia dan perampokan sumber daya alam? ataukah, apa hubungan nasionalisme Indonesia dengan persoalan rakyat Indonesia yang miskin dan sengsara?

Sejak awal, jauh sebelum Indonesia merdeka, Bung Karno sudah mengatakan bahwa watak dari nasionalisme Indonesia adalah sosio-nasionalisme, sebuah bentuk nasionalisme yang secara terang-terangan berbeda dengan nasionalisme di eropa atau nasionalisme borjuis.

Dalam penjelasan mengenai apa itu sosio-nasionalisme Bung Karno mengatakan:

“Memang, maksudnya sosio-nasionalisme ialah memperbaiki keadaan-keadaan di dalam masyarakat itu, sehingga keadaan yang kini pincang itu menjadi keadaan yang sempurna, tidak ada kaum yang tertindas, tidak ada kaum yang cilaka, dan tidak ada kaum yang papa-sengsara.”

Menyimak pernyataan Bung Karno di atas, terang sekali bahwa sosio-nasionalisme atau nasonalisme Indonesia itu adalah berjuang untuk kemajuan atau kemaslahatan seluruh rakyat, bukan segelintir orang atau golongan. Mari kita melihat fakta: ekonom dari ECONIT, Hendri Saparini pernah mengungkapkan, ada 150 orang terkaya di Indonesia menguasai Rp650 trilyun, sedangkan ada 40 juta rakyat Indonesia hidup dengan 6 ribu per-hari.

Masyarakat yang pincang, dalam pengertian Bung Karno, adalah masyarakat kapitalis, yang mana di dalamnya terdapat kelas-kelas sosial. Oleh karena itu, Bung Karno menegaskan, bahwa sosio-nasionalisme itu haruslah nasionalisme kaum marhaen, dan menolak segala tindak borjuisme yang dianggap penyebab kepincangan.

Kalau mau disederhanakan lagi: sosio-nasionalisme Indonesia itu tidak hanya mencari atau mengusahakan Indonesia merdeka, yaitu lepas dari kolonialisme dan imperialisme, tetapi juga mengusaha hilangnya kepincangan dalam masyarakat, yaitu menghilangkan susunan masyarakat kapitalis. Pendek kata: sosio-nasionalisme itu adalah anti-imperialisme dan anti-kapitalisme.

Dan, karena berwatak anti-imperialisme dan anti-kapitalisme, maka nasionalisme Indonesia tidak berhenti pada tercapainya Indonesia merdeka saja. Sebaliknya, Indonesia merdeka itu hanya syarat saja untuk memperbaiki Indonesia yang rusak itu.

Sekarang, kita tanyakan kepada partai-partai yang mengaku nasionalis itu, apakah mereka juga anti-imperialisme dan anti-kapitalisme? Kalau tidak, mereka berarti bukanlah sosio-nasionalis atau bukan nasionalis ala Indonesia, melainkan nasionalis borjuis.

Seorang nasionalis, kata Bung Karno, harus membuka mata terhadap keadaan-keadaan yang nyata di dalam masyarakat. Jika ada nasionalis hanya sibuk bekerja di gedung parlemendan kurang peka dengan persoalan rakyat di sekitarnya, maka mereka itu bukan nasionalis. Seorang sosio-nasionalis, dalam pengertian Bung Karno, nasionalis yang mau memperbaiki masyarat dan juga anti segala stelsel (sistem) yang mendatangkan kesengsaraan bagi masyarakat itu